BAB 1
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (resources), baik sumber daya alam (natural resources), maupun sumber daya manusia (human resources) dan kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia (human resources development) adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunann bangsa, yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber manusia (Notoatmodjo, 2003).
Menurut Depkes (2003) tentang kebijakan dan strategi desentralisasi Bidang Kesehatan disebutkan bahwa dalam memantapkan sistem manajemen sumber daya manusia kesehatan perlu dilakukan peningkatan dan pemantapan perencanaan, pengadaan tenaga kesehatan, pendayagunaan dan pemberdayaan profesi kesehatan.
Untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010, pembangunan kesehatan ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan Provinsi/Kabupaten/Kota Sehat dengan menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan, untuk itu diperlukan tenaga kesehatan yang bermutu dan merata baik penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kesehatan di unit Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) (Depkes 2004).
Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, bahwa tujuan penempatan/distribusi tenaga kesehatan adalah untuk tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan.
Di Indonesia jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas tahun 2007 adalah 168.377 orang. Jumlah dokter umum yang bekerja di puskesmas sebanyak 10.763 orang (PNS maupun PTT). Dengan jumlah puskesmas sebanyak 8.015, maka rata-rata tiap puskesmas dilayani oleh 1-2 orang dokter umum. jumlah dokter gigi yang bekerja di puskesmas sebanyak 4.296 orang yang berarti belum semua puskesmas memiliki dokter gigi.
Dari data tersebut terlihat jelas fenomena antara ketersediaan puskesmas dan tenaga dokter sebagai penegak diagnosis penyakit, mengakibatkan mutu pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal terutama pada Puskesmas terpencil di Indonesia. Kelemahan pelayanan kesehatan dilihat dari sudut tenaga kesehatan adalah yang menyangkut penyebaran yang belum merata, mutu pendidikan yang belum memadai (Depkes, 2000)
Provinsi Lampung yang terdiri dari 2 kota dan 9 kabupaten, dari data profil kesehatan tahun 2007 menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung memiliki 29 rumah sakit baik pemerintah ataupun swasta, 246 Puskesmas, yang terdiri dari 40 Puskesmas rawat inap, 744 Puskesmas Pembantu dan 253 Puskesmas Keliling (profil kesehatan Provinsi Lampung 2007). Jika dilihat dari rasio puskesmas per 100.000 penduduk, maka rasionya sebesar 3,37, ini berarti setiap100.000 penduduk dilayani oleh 3 puskesmas, dan cakupan ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 5 per 100.000 penduduk.
Ratio tenaga dokter dibanding penduduk selama 3 tahun terakhir cenderung meningkat, pada tahun 2007 sebesar 8,53 artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 8 orang dokter. Apabila dilihat rasio tenaga dokter di Provinsi Lampung angka tersebut cukup menggembirakan, akan tetapi dari distribusi tenaga dokter per kabupaten/kota jumlah tenaga dokter di Provinsi Lampung yang ada sebanyak 914 orang, tenaga dokter cenderung berada di daerah kota daripada di kabupaten, yaitu 36,32 % (332 orang) berada di Kota dan 11,71 % berada di Kota Metro, sementara ada kabupaten yang memiliki tenaga dokter masih dibawah 10 % dari total dokter yang ada di Provinsi Lampung. Untuk tenaga Perawat dan Bidan jumlah tenaga yang ada sebanyak 6.735 orang, dan persebarannya 20,27 % berada di Kota .
Jika dilihat dari persebaran tenaga kesehatan terutama tenaga dokter, sekitar 10 % Puskesmas di Kabupaten yang tidak memiliki tenaga dokter dan dokter gigi, dan pada wilayah-wilayah terpencil ada beberapa puskesmas yang hanya dilayani oleh 2 orang tenaga perawat dan 2 orang staf umum.(Profil Kesehatan Lampung 2007). Dengan terjadinya penumpukan tenaga kesehatan di wilayah tertentu (daerah perkotaan) mengakibatkan pelayanan kesehatan di kabupaten terutama daerah yang tidak diminati dan daerah terpencil menjadi tidak optimal, sehingga derajat kesehatan masyarakat didaerah akan semakin rendah.(Depkes, 2002)
Departemen Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan tenaga kesehatan, telah mengeluarkan kebijaksanaan yaitu 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang dokter, dan untuk daerah perkotaan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan melihat jumlah kunjungan dan beban kerja puskesmas.
Sebagai pola dasar struktur organisasi puskesmas, Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan SK Mendagri No. 23 tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas, kemudian Biro Organisasi dan Tata Laksana Departemen Kesehatan RI membuat secara rincian berikut.
Tabel 1.1
Kebutuhan jumlah tenaga kesehatan di puskesmas
JENIS TENAGA PUSKESMAS NON DTP PUSKESMAS DTP PUSKESMAS PEMBANTU
1. Dokter 2 3 -
2. Perawat 1-3 2-4 -
3. Bidan 2-3 5 1
4. Paramedis 10 11 1
Menurut data profil kesehatan tahun 2007, Provinsi Lampung yang memiliki 2 kota dan 9 kabupaten, memiliki sarana rumah sakit umum sebanyak 26 buah, puskesmas sebanyak 246 buah, 744 puskesmas pembantu dan 744 puskesmas keliling, dengan mengasumsikan 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang dokter, maka diperlukan 246 x 2 dokter = 492 tenaga dokter, sedang tenaga dokter yang bekerja di puskesmas saat ini adalah 327 dokter umum (PNS dan PTT), dengan demikian di Lampung sebenarnya masih kekurangan 165 tenaga dokter umum untuk bekerja di puskesmas.
Apabila dilihat dari aspek persebaran tenaga dokter, maka distribusi tenaga dokter masih cenderung pada wilyaha perkotaan. Kabupaten Way Kanan, salah satu kabupaten yang memiliki 18 Puskesmas hanya dilayani oleh 10 orang tenaga dokter, apabila dengan asumsi 1 puskesmas dilayani oleh 1 dokter, maka ada sekitar 8 puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, sementara Kota yang memiliki puskesmas sebanyak 22 buah dilayani oleh 112 tenaga dokter, yaitu 74 dokter umum dan 38 dokter gigi, apabila dengan asumsi daerah perkotaan 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang tenaga dokter, berarti terjadi kelebihan tenaga sebanyak 68 tenaga dokter.
Apabila perhitungan kebutuhan tenaga dokter dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien, Kota dalam 1 tahun memilki jumlah kunjungan pasien sebesar 933.798 atau 30,73 % (Profil Kesehatan Lampung 2007) dari total kunjungan pasien seluruh provinsi, dengan asumsi waktu kerja/hari adalah 5 jam dan jumlah hari kerja perminggu adalah 6 hari maka dapat diperkirakan jumlah kebutuhan tenaga dokter di Kota adalah sebanyak 12 orang dokter.
Beberapa pendekatan kebijakan yang mungkin dapat diambil untuk menjebatani masalah SDM kesehatan yaitu melalui pendekatan kebijakan SDM kesehatan dan kebijakan supply and demand SDM kesehatan. Sedangkan dengan pendekatan struktural atau perundang-undangan, pemerintah lebih meningkatkan fungsi pengawasan, akreditasi dan lisensi (Ilyas, 2002).
Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) khususnya dalam subsistem SDM kesehatan, perencanaan SDM kesehatan merupakan salah satu unsur utama dari subsistem tersebut yang menekankan pentingnya upaya penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Depkes, 2004)
Departemen Kesehatan melalui Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 telah mengeluarkan Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga kesehatan di tingkat Provinsi/Kab/Kota serta rumah sakit berdasarkan beban kerja/Work Load Indicator Staf Need (WISN), namun pelaksanaan dan implementasi dari perencanaan kebutuhan Tenaga kesehatan berdasar beban kerja sangat sulit, karena petugas harus melaksanakan langkah-langkah perhitungan, yaitu 1. Menetapkan Waktu Kerja tersedia pertahun, 2. Menetapkan kategori SDM, 3.Menyusun standar beban kerja, 4. Menyusun Standar kelonggaran, 5. Perhitungan Kebutuhan tenaga per unit kerja, karena rumit dan terbatasnya tenaga perencana dan pengelola SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka saya merasa perlu untuk mengembangkan rancangan sistem informasi perencanaan tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja di Puskesmas
Dalam melakukan upaya perencanaan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sangat terkait dengan faktor internal maupun eksternal ang berkembang saat ini. Beberapa masalah yang diperkirakan akan menjadi kendala utama dan berpengaruh dalam program perencanaan, pengembangan dan pemberdayaan manusia kesehatan adalah globalisasi, otonomi daerah, entrepreneurship kesehatan, kualitas kelulusan dan pegawai negeri, pemerataan tenaga kesehatan, masa depan institusi kesehatan, tenaga kerja kesehatan Indonesia dan sistem informasi (BPPSDMK, 2004)
Kendala yang sangat dirasakan dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi SDM kesehatan didaerah adalah data dan informasi tenaga kesehatan yang masih sulit diperoleh, sehingga tidak dapat menggambarkan keadaan SDM kesehatan secara nasional setelah adanya kebijakan desentralisasi, sistem pengumpulan data didaerah sangat bervariasi, bahkan di beberapa daerah tidak ada unit yang mempunyai fungsi untuk penyediaan data SDM kesehatan (BPPSDMK, 2004), dan pengelolaan informasi di kabupaten/kota belum berjalan optimal, terutama dalam melihat kebutuhan data dan informasi secara keseluruhan dari sistem informasi yang ada, ditunjang kemampuan perencanaan tenaga kesehatan yang masih lemah, dimana perencanaan kebutuhan masih berdasarkan permintaan kebutuhan tenaga dari provinsi untuk mengisi kekurangan tenaga yang ada di kabupaten/kota, dan hal ini masih juga terjadi pada hampir semua kabupaten/kota di Indonesia (Zulkarnain, 2000).
Dinas Kesehatan Kota yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 844.607 jiwa dan 22 puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan serta memiliki 669 SDM kesehatan, dalam perencanaan SDM nya belum memiliki format khusus atau acuan yang dapat menjadi landasan dalam perencanaan SDM kesehatan khususnya di puskesmas, kendala standar waktu terhadap kegiatan pelayanan di puskesmas juga menjadi kendala terhadap perhitungan perencanaan SDM kesehatan berdasarkan beban kerja.
Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas berdasarkan beban kerja, sehingga sistem ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan/decision support system (DSS) atau sistem pendukung keputusan, menurut Kendall & Kendall (2003), sistem informasi ini merupakan sistem yang terkomputerisasi diatas sistem informasi manajemen yang lebih menekankan pada fungsi mendukung pengambilan keputusan di seluruh tahap-tahapannya, walaupun keputusan aktual masih tetap wewenang khusus pembuat keputusan, sehingga data dan informasi diperlukan untuk mengambil keputusan dan kebijakan baik untuk perencanaan, pendistribusian serta untuk progam pengembangan dan pemberdayaan sumber dya kesehatan itu sendiri maupun untuk kepentingan program.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Permasalahan Kesehatan Masyarakat
Mutu pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan dasar menjadi tidak optimal karena tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat dan bidan) di Puskesmas
1.2.2 Permasalahan Sistem Informasi Kesehatan
1. Ketersediaan data kunjungan pasien per unit kerja yang belum terekap secara rinci.
2. Sulitnya memformulasikan perhitungan berdasarkan beban kerja
3. Sulitnya melaksanakan pengolahan data dan analisis data kebutuhan perencanaan tenaga kesehatan di Puskesmas, dan belum menghasilkan suatu bentuk informasi.
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Dikembangkannya prototype Sistem Informasi Perencanaan Tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan beban kerja di Kota .
1.3.2 Tujuan Khusus
1. Dilakukan analisis sistem untuk melihat gambaran sistem yang terjadi saat ini
2. Teridentifikasinya informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
3. Tersusunnya basis data Tenaga kesehatan
4. Terbentuknya rancangan sistem : Input, Proses, Output
5. Terbentuknya Prototipe Sistem Informasi Perencanaan Tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan Beban Kerja di Kota
1.4 Manfaat
1.4.1 Untuk Dinas Kesehatan Kota
1. Prototipe yang akan dikembangkan ini akan diimplementasikan pada Sub Bag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota
2. Diperolehnya sistem informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sebagai solusi yang dapat membantu dalam penghitungan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja
3. Dapat membantu para pengambil keputusan untuk mendistribusikan tenaga sesuai beban kerja, sehingga pada akhirnya upaya kesehatan akan memiliki daya ungkit yang lebih tinggi terhadap derajat kesehatan masyarakat.
1.4.2 Untuk Peneliti
1. Dapat membantu dan pengalamaan lebih lanjut dalam pengembangan sistem informasi perencanaan tenaga kesehatan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas lebih lanjut.
2. Menambah pengalaman nyata penulis dalam melakukan penulisan ilmiah.
1.4.3 Program Studi
Menambah referensi khususnya yang berkenaan dengan sistem informasi kesehatan
1.4.4 Instansi
Bagi Dinas Kesehatan Kota dapat dijadikan sebagai bahan untuk membantu mengambil keputusan dalam perencanaan tenaga kesehatan dan mendistribusikan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan beban kerja di unit pelayanan atau puskesmas.
1.5 Ruang Lingkup
1. Pengembangan sistem informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan ini akan dilakukan di Dinas Kesehatan Kota sub Bag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota
2. Data yang digunakan dalam perhitungan perencanaan tenaga kesehatan di puskesmas masih dibatasi pada tenaga kesehatan Dokter, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan, data kunjungan pasien yang didapat dari laporan LB-4 dan LT-2 SP2TP puskesmas tahun 2007, dan prototype yang dirancang terbuka untuk penambahan jenis tenaga kesehatan yang lain.
3. Dalam pengembangan prototype perencanaan tenaga kesehatan puskesmas di Dinas Kesehatan Kota , semua faktor determinan yang berpengaruh terhadap perencanaan tenaga kesehatan seperti perkembangan penduduk, pola penyakit, keadaan darurat dan perubahan suhu politik tidak diperhitungkan karena dianggap tetap.
4. Data lain yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem ini dibatasi pada entitas yang diperlukan akan dilakukan dengan cara telaah dokumen dan wawancara mendalam terhadap petugas yang terkait.
untuk melihat kelengkapan isi KTI Skripsi silahkan KLIK DISINI